Latar Belakang

Aceh memiliki potensi dibidang perikanan yang sangat luas, budidaya tambak Aceh memiliki luas sekitar 50.000 Ha di seluruh wilayah Provinsi Aceh. Setelah musibah tsunami sebagian besar tambak di Aceh menjadi rusak akibat gelombang tsunami dan 170.000 orang meninggal dunia, musibah ini juga membantu tercapainya kesepakatan perdamaian di Aceh dengan pemerintah Indonesia dan kondisi politik Aceh sekarang menjadi aman. Tahun 2005 dan 2006 beberapa NGO dari berbagai negara melakukan rehabilitasi tambak di Aceh dan pada tahun 2007 beberapa lembaga yang concern terhadap perikanan seperti FAO, ADB, NACA, WFC, WWF, IFC melakukan konsorsium untuk memberikan pelayanan teknis kepada perikanan budidaya di Aceh dengan menerapkan sistem Better Management Practices (BMPs) dengan memberdayakan petambak melalui sistem cluster kelompok di setiap desa melalui Kontak Petambak (KP).

Budidaya perikanan merupakan salah satu mata pencaharian terpenting di wilayah pesisir Aceh dan memberikan kontribusi yang besar untuk perikanan di Indonesia. Budidaya perikanan memberikan 16% dari total hasil produksi perikanan, terutama udang windu. Saat ini perikanan budidaya seperti bandeng dan nila sudah sangat tinggi permintaan bagi keperluan rumah tangga, sedangkan produksi udang kebanyakan untuk kebutuhan import.

Semenjak tahun 2005, berbagai macam donor telah memberikan bantuan teknis dan rehabilitasi tambak untuk perbaikan di bidang perikanan budidaya di Aceh. Melalui perbaikan rekontruksi infrastruktur yang disebabkan oleh gempa dan tsunami, pada tahun 2007 lebih mengutamakan memperbaiki keahlian petambak dibidang budidaya, pelayanan teknis ini diberikan terutama untuk pembudidaya udang windu dan budidaya perikanan. Pelayanan teknis ini mencapai puncak nya pada tahun 2010 ketika Asian Development Bank (ADB) dan WorldFish Center (WFC) memberikan bantuan untuk pelayanan budidaya di empat titik pelayanan livelihood service center (ALSC) mencapai 2639 anggota petambak dari 93 desa di 4 kecamatan.

Setelah berakhirnya lembaga NGOs di Aceh pada tahun 2010, Aceh Aquaculture Cooperative (AAC) – Koperasi Produsen Perikanan Budidaya Aceh melanjutkan kegiatan pendampingan teknis ke para petambak budidaya tambak di Aceh, dengan kapasitas yang sangat terbatas dan tidak adanya dukungan dana maka jumlah petambak yang mendapatkan pelayanan teknis berkurang drastis.

Dengan mengajukan ide bisnis dengan para pembudidaya Aceh untuk memperbaiki kapasitas usaha petambak Aceh, Koperasi Produsen Perikanan Budidaya Aceh atau dikenal dengan Aceh Aquaculture Cooperative (AAC) melalui scaling out/up kegiatan untuk menekankan kemiskinan dan memperbaiki pendapatan pembudidaya. untuk meraih pencapaian ini membutuhkan dukungan beberapa perbaikan disektor budidaya, diantaranya membutuhkan hatchery untuk menghasilkan bibit udang yang unggul, infrastuktur, penguatan kelompok dan akses agro input kredit ke anggota petambak di Aceh.

Aceh Aquaculture Cooperative (AAC) akan menjalankan pelayanan teknis dan agro input kredit ke masyarakat budidaya melalui anggota kelompok dan pelayanan teknis dengan menyediakan tenaga teknis yang berpengalaman dan profesional melalui central bisnis unit dibawah naungan koperasi produsen perikanan budidaya. Koperasi akan menjalankan budidaya bisnis unit secara berkelanjutan berdasarkan sistem dan prinsip-prinsip koperasi di Indonesia.

Aceh Aquaculture Cooperative (AAC) akan menjalankan kegiatan ini dengan para pembudidaya udang secara berkelanjutan dan pembudidaya perikanan bandeng, nila serta hasil produksi lainnya. Dalam menjalankan model bisnis, Aceh Aquaculture Cooperative (AAC) mendapatkan dukungan teknis dari program Worldfish Center – IDH untuk tahun 2014-2015, dan Aceh Aquaculture Cooperative (AAC) membuat commitment kerjasama dengan beberapa value chain yang terlibat dalam proses budidaya antara lain, dengan para petambak, hatchery, supplier pakan dan processor udang yang menampung hasil produk anggota. Semua value chain yang terlibat dalam kerjasama bisnis dengan Aceh Aquaculture Cooperative (AAC) telah setuju membuat kesepakatan kerjasama dalam bentuk MOU.